Polsek Banjarwangi Tangkap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Tajam Tanpa Hak
Garut – Polsek Banjarwangi Polres Garut berhasil seorang laki-laki yang diduga terlibat dalam tindak pidana penguasaan senjata tajam tanpa hak, di Kampung Lamping, Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Rabu siang (03/07/2024).
Kejadian bermula dari laporan yang diterima oleh pihak Polsek Banjarwangi terkait penyerangan dan pengancaman yang dilakukan oleh “UA” (22) warga Kec. Banjarwangi, Kab. Garut. Dan diketahui peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 09.00 WIB, yang terjadi di halaman rumah korban Hikmat (54) tahun.
Kapolres Garut AKBP Rohman Yonky Dilatha, S.I.K., M.Si., M.H., melalui Kapolsek Banjarwangi Iptu Amirudin Latif, S.H., menyebutkan pada saat kejadian pelaku menggunakan senjata tajam berupa sebilah golok panjang dengan maksud melakukan penyerangan dan pengancaman terhadap korban.
Dari hasil olah tkp petugas kepolisian dan diperkuat keterangan para saksi, pelaku “UA” (22) datang kerumah korban dengan membawa golok dan mengancak akan membacok korban. Ancaman tersebut dilontarkan karena kebun milik orang tuanya terendam lumpur yang diduga berasal dari pengurasan kolam ikan milik korban.
Sebelum kejadian ini, korban telah berusaha menemui orang tua pelaku untuk meminta maaf dan memperbaiki saluran air yang tersumbat oleh sampah, namun kondisi lumpur tetap terjadi saat hujan deras turun sehingga air menggenang di kebun tersebut.
Setelah menerima laporan, polisi segera melakukan langkah-langkah penyelidikan yang melibatkan keterangan dari saksi-saksi terkait. Barang bukti berupa golok yang diduga digunakan dalam tindakan tersebut juga berhasil diamankan sebagai bukti pendukung.
Atas perbuatan yang dilakukan, pelaku akan dihadapkan pada proses hukum sesuai dengan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata tajam. Polsek Banjarwangi telah memulai proses administrasi penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung proses hukum selanjutnya.
Kapolsek Banjarwangi menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menyelesaikan permasalahan secara damai tanpa mengancam atau menggunakan kekerasan. Kebijakan hukum akan ditegakkan secara adil dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
